Pattiro Semarang semakin menunjukkan eksistensinya dengan merangkul berbagai pihak. Ormas Islam menjadi salah satu mitra yang ditumbuh kembangkan melalui program CSIAP II. Salimah sebagai organisasi mitra dilatih untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan pada hari Jum’at – Minggu, 11 – 13 Februari 2011 lalu.
Pelatihan yang diikuti oleh 34 perempuan ini menggambil tajuk “Analisis Kebijakan dan Anggaran Yang Pro Poor dan Responsif Gender.

Para pakar seperti Dra. Emiliana SP, SE, M.Si dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang dan Dwi Arti Handayani, SH. M.Hum dari Bappeda Kota Semarang.
Isu gender yang diusung dalam training ini juga melekat dalam nuansa yang dibangun.Peserta yang mayoritas adalah ibu muda mengajak serta anak-anak mereka yan sebagian besar adalah balita. Keikutsertaan anak dalam kegiatan ini menunjukkan betapa besar     willingness dari Salimah untuk mengasah pengetahuannya dan berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Semarang.(DNA)

Pattiro dan KAMMI Tolak Kenaikan Tunjangan Rp 25 M
?Ketimpangan di Instansi ’’Basah’’
Semarang, CyberNews. Desakan menolak usulan Wali Kota Soemarmo HS soal tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dari kalangan masyarakat menguat. Setelah LSM Pattiro meminta DPRD menolak pembahasan, kali ini giliran tuntutan dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI.

Senin (13/12), KAMMI Kota Semarang menggelar aksi demo di depan Balai Kota, bertepatan dengan pembahasan di DPRD mengenai TPP. Arief Eka Atmaja, ketua umum KAMMI Daerah Semarang menyatakan, alasan penolakan itu karena sejauh ini belum melihat prestasi kinerja aparatur Pemkot, terutama pada pelayanan publik.

Selain itu, juga hasil survei integritas sektor publik 2010 oleh KPK, Kota Semarang menempati peringkat 19 dari 22 kota se-Indonesia dengan nilai 4,73. Padahal standar minimal adalah 6,00.

Direktur LSM Pattiro, Hendrik Rosdinar mengatakan, dari draf KUA-PPAS RAPBD 2011, anggaran belanja aparatur masih sangat besar dibanding belanja publik. Disebutkannya, belanja aparatur mencapai Rp 924,01 miliar dari pos alokasi
belanja tidak langsung sebesar Rp 1,045 triliun. Sementara belanja langsung yang biasanya untuk publik ini sebesar Rp 847,725 miliar.

’’Dari belanja aparatur sebesar Rp 924 miliar di dalamnya ada alokasi untuk TPP Rp 135 miliar, ditambah tunjangan uang makan Rp 45 miliar. Ini sangat memprihatinkan,’’ keluhnya.

Dengan ketimpangan itu, lanjut dia, sudah sewajarnya usulan TPP ditolak. Terlebih lagi, pemberian tunjangan itu tidak berlandaskan azas kinerja.

Ralat Pemkot
Sementara Wakil Ketua Komisi B, Ari Purbono menyebutkan, Pemkot meralat nilai TPP bukan Rp 135 miliar melainkan Rp 128 miliar, sudah termasuk tunjangan uang makan. Jumlah itu ada kenaikan 25% atau Rp 25 miliar dari TPP 2010 yang totalnya mencapai Rp 103 miliar.

Di hari yang sama, DPRD menggelar rapat gabungan Komisi A dan B dengan Plt Sekda Akhmat Zaenuri untuk membahas adanya tunjangan tersebut. Namun sampai rapat berakhir, belum ada keputusan. Selain itu Pemkot belum bisa menyuguhkan data jumlah TPP yang diberikannya sejak 2007. ’’Rencananya besok (hari ini) rapat dilanjutkanj lagi. Pihak pemkot menjanjikan akan memberikan data TPP tiap tahunnya,’’ ujarnya.

Sejauh ini di lingkungan Pemkot ada ketimpangan tunjangan, terutama yang membidangi instansi ’’basah’’. Seperti honorarium yang setiap pos alokasi selalu ada. Besarannya mencapai Rp 30 miliar dari APBD. Belum ditambah dengan insentif yang dulu disebut upah pungut bagi instansi yang menangani pajak dan retribusi nilainya Rp 15 miliar.

Secara prinsip tidak masalah dengan adanya pemberian tunjangan karena diatur dalam Permendagri No 57/2007 dan Permendagri No 13/2006. ’’Ini (TPP) merupakan momentum reformasi birokrasi di Pemkot. Tunjangan boleh, tetapi kinerja harus terukur sesuai bidangnya masing-masing,’’ ungkapnya.

( Dicky Priyanto , Adhitia A/CN16 )

Total Rp 180 Miliar dari APBD 2011

BALAI KOTA – Usulan adanya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Semarang mengundang kontra dari kalangan masyarakat. Sejauh ini adanya tunjangan itu tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelayanan publik.

LSM Pattiro mendesak supaya DPRD Kota Semarang menolak usulan tersebut. Ada beberapa alasan yang harus dijadikan pertimbangan oleh kalangan dewan mengenai usulan wali kota itu. Dari kajian data Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Pelaksanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2011 ternyata sangat timpang.

Direktur Pattiro Hendrik Rosdinar menguraikan, adanya TPP sebesar Rp 135 miliar ditambah tunjangan uang makan Rp 45 miliar dengan total Rp 180 miliar ternyata membebani APBD. Hal itu membuktikan belanja aparatur lebih besar dari belanja publik.

Beban belanja aparatur itu juga tidak diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2011 yang diproyeksikan hanya naik 4% dari 2010 yang tercatat sebesar lebih kurang Rp 400 miliar. Dengan begitu, secara perimbangan anggaran masih timpang.

’’Kalau masih dipertahankan pola penganggaran seperti itu, tentu alokasi untuk belanja publik berkurang. Itu artinya anggaran masih pro aparatur dibanding pro publik,’’ katanya, Jumat (10/12).

Dari kalangan aktivis buruh pun turut memprihatin dengan besaran tunjangan itu. Dikemukakan pegiat LBH Semarang, Sukarman, adanya TPP itu setidaknya melukai hati para pekerja dan buruh. Seperti pada UMK 2010 saja besarannya Rp 939 ribu lalu di 2011 hanya naik Rp 21.567 atau menjadi Rp 961.323. Kenaikan itu pun melalui desakan yang kuat. ’’Makanya kalau kami melihat kesejahteraan pekerja/buruh dengan pegawai sangat jauh sekali. UMK per tahun hanya naik rata-rata Rp 20 ribu, sedang pegawai bisa sampai Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Padahal untuk kualitas pelayanan masih dipertanyakan,’’ ujarnya.

Honorarium

Bagi Hendrik, selama ini aparatur dimanjakan terlebih dengan adanya nomenklatur soal honorarium. Setiap kegiatan yang tercatat di anggaran, selalu ada honorarium bagi aparatur yang presentasenya cukup besar. Ia setuju, bila dalam pembahasan RAPBD 2011 supaya honorarium ditiadakan. ’’Aparatur sudah dapat gaji pokok, lantas kenapa masih ada honorarium. Berarti secara keseluruhan beban belanja aparatur sudah besar, karena ada di setiap pos baik di belanja langsung maupun tak langsung. Sudah ada TPP, uang makan, belum upah pungut lantas ditambah honorarium. Supaya tidak membenani anggaran sepantasnya untuk honorarium dicoret saja,’’ ujarnya.

Bagi Pattiro, semestinya adanya tunjangan tidak disamakan. Parameternya dilihat dari keahlian, wilayah kerja dan tingkat bahaya. Wali kota perlu melihat PNS yang ditugaskan di wilayah penggiran seperti guru, staf kelurahan, tenaga kesehatan. Mereka itu yang memerlukan perhatian dari pemkot.

Wakil Ketua Komisi B Ari Purbono sependapat. Meski belum ada rekomendasi atau keputusan, dari Dewan meminta ada sistem penghitungan penetapan yang berkeadilan. Serta juga ada sistem reward dan punishment. Sejauh ini anggaran kesejahteraan pegawai cukup besar. Selain gaji pokok, ditambah lagi dengan uang makan, belum ada pembagian upah pungut yang nilainya capai Rp 15 miliar/tahun. Ada juga tambahan honorarium yang dihitung totalnya lebih kurang 5% dari total APBD.

Sementara anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang Novriadi menyebutkan secara prinsip pengajuan TPP tidak menyalahi aturan karena berdasarkan Permendagri no 57/2007 dan Permandagri no 13/2006. Hanya saja kedua peraturan itu menyebut jika pengajuan TPP harus berdasarkan perimbangan keuangan yang obyektif. ’’Artinya TPP ini tidak bisa serta merta diajukan seluruhnya. Harus ada klasifikasi khusus mengenai kriterianya. Kalau kriterianya seperti yang ada di Perwal TPP, maka jelas itu tidak obyektif sebagaimana amanat undang-undang. Ini yang perlu dicermati,’’ tukas Novriadi. (H37,H35 – 44)

SUARA MERDEKA CyberNews – Rabu, 01 Desember 2010
Semarang, CyberNews. Biaya kunjungan ke luar daerah DPRD Kota Semarang dalam APBD Perubahan 2010 mencapai Rp 19,125 miliar. Jumlah tersebut sangat fantastis, mengingat secara penggunaan anggaran hanya untuk tiga bulan.

LSM Pattiro menyebutkan, untuk kegiatan ke luar daerah dalam rangka membahas RAPBD 2011 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke Pekanbaru dan Batam. Dalam empat hari, mereka menggunakan alokasi di pos rapat-rapat alat kelengkapan Dewan (Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan Badan Anggaran) sebesar Rp 4,211 miliar.

“Kemungkinan anggota Dewan yang masuk Badan Anggaran menggunakan dana dari alokasi itu,” ungkap Direktur Pattiro, Hendrik Rosdinar, Rabu (1/12).

Di APBD Perubahan masih ada tiga alokasi anggaran untuk kunjungan ke luar daerah. Hendrik menyebutkan, ada alokasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Nilai anggarannya Rp 1,493 miliar. Kemudian ada juga program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan untuk membahas raperda sebesar Rp 10,960 miliar dan alokasi untuk program peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp 2,460 miliar.

“Rata-rata alokasi kegiatan tersebut naik dari anggaran murni. Ini patut kami pertanyakan, dengan waktu tiga bulan kegiatan ke luar daerah mencapai Rp 19,125 miliar,” ungkapnya.

Refreshing
Hendrik menduga, kegiatan tersebut lebih berorientasi untuk menghabiskan anggaran. Pasalnya, selama ini tidak ada output yang dirasakan masyarakat dari kegiatan itu. Sudah menjadi rahasia umum, dipilihnya Batam supaya dewan bisa refreshing.

Selain itu juga, ia menilai ada pemborosan keuangan daerah. “Bagi kami seharusnya dengan waktu yang hanya tiga bulan untuk penggunaan perubahan APBD lebih memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat,” ungkapnya.

Dari informasi yang didapatkan kunjungan Banggar ke Batam dan Pekanbaru bersama TAPD yang diketuai Plt Sekda Akhmat Zaenuri. Selain 16 orang Dewan turut serta 18 kepala dinas yang kesemuanya masuk TAPD.

( Adhitia A , Dicky Priyanto/CN13 )